MINDANAO -Presiden Filipina Benigno Aquino ajukan usulan undang-undang pada parlemen, Rabu (10/9). Usulan itu berkaitan memberikan otonomi terhadap minoritas Muslim yang merupakan bisnis mengakhiri pemberontakan.Aquino dengan Moro Islamic Liberation Front (MILF) sudah mencapai kesepakatan sesudah me laksanakan perundingan yg alot selagi berbulan-bulan. Perundingan terkait landasan hu kum otoritas peme rintahan Muslim di Filipina sektor selatan, Mindanao.
Pengajuan undang-undang otonomi Mindanao ke kongres tersebut dipandang yang merupakan faktor signifikan dikarenakan berarti Pemerintah Filipina peduli dgn umat Islam di negaranya.
"Kami telah mencapai langkah seterusnya menuju Mindanao yg lebih damai & progresif," kata Aquino sesudah memberikan usulan undang-undang baru itu pada para pemimpin kongres, seperti dikutip DW.DE, Jumat (12/9).
Aquino menyampaikan, dgn diterimanya aturan yg diusulkannya itu, secepatnya dapat terbuka kesempatan pada para pemimpin MILF di Mindanao buat memerintah di wilayah yg luasnya nyaris sepersepuluh daratan Filipina. Aquino mengharapkan, langkah ini dapat memperbaiki kehidupan jutaan umat Islam Filipina yg hidup di wilayah yg termasuk juga daerah paling miskin di Filipina.
Ke depan, Muslim Mindanao sanggup bersatu bersama mayoritas penduduk Filipina di wilayah lain yg adalah penganut Katolik.
Keseluruhan komunitas Filipina sekarang ini mencapai kurang lebih 100 juta jiwa.Berdasarkan jadwal pakta perdamaian, aturan undang-undang usulan Aquino sanggup diloloskan parlemen sebelum akhir th. dalam tempo tersisa, Aquino berkesempatan menempatkan pemerintah daerah di Mindanao sebelum enam th periode jabatannya berhenti kepada perte ngahan 2016.
Sesudah undang-undang baru itu diloloskan, penduduk setempat mesti memberikan persetujuan melalui refe rendum yg dijadwalkan th depan.
Dengan Cara terpisah, perjanjian ini serta diserukan pada MILF biar melucuti senjata mereka di bawah pengawasan internasional. Presiden Senat Filipina Franklin Drilon & senator dari group oposisi Ferdinand Marcos Junior menyebut, undang-undang otonomi Min danao mendapat dukungan luas. Biarpun begitu, keduanya memperingatkan bahwa mung kin saja tidak akan ada lumayan kala utk meloloskan undangundang baru th ini.
Perlawanan grup Muslim di wilayah selatan sudah terjadi lebih dari 40 thn kepada periode kepresidenan Ferdinand Marcos Senior. Konflik di Mindanao sudah mereng gut nyawa puluhan ribu jiwa.
"Ini yaitu peluang bagi kita utk menemukan perdamaian yg abadi & sesungguhnya," ucap Marcos.
